Kalurahan Bejiharjo

Bejiharjo - Sebagai langkah konkret dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, Kalurahan Bejiharjo mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Aset Desa yang diinisiasi oleh Kapanewon Karangmojo. Kegiatan yang menghadirkan pakar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) ini berlangsung pada Selasa (12/5/2026).

Langkah strategis ini diambil mengingat aset desa merupakan instrumen vital yang harus dikelola secara profesional demi mendukung kemandirian kalurahan di masa depan.

Dalam Bimtek tersebut, Kalurahan Bejiharjo mengirimkan dua orang pamong untuk mendalami tata cara penatausahaan aset. Hal ini bertujuan agar setiap regulasi terbaru dapat langsung diimplementasikan dengan tepat dan sesuai prosedur di tingkat lapangan.

Narasumber utama, Waziroh, S.IP, MIP, selaku Kepala Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan Kalurahan, menegaskan bahwa pola pikir terhadap aset harus diubah. Menurutnya, aset bukan sekadar barang inventaris yang didiamkan, melainkan kekayaan yang harus dijaga legalitasnya dan dimaksimalkan manfaatnya.

Dalam paparannya, Waziroh menekankan tiga poin krusial yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah kalurahan

1. Inventarisasi Berkala: Pencatatan aset wajib dilakukan secara akurat sesuai dengan kodefikasi yang berlaku agar tidak ada kekayaan desa yang hilang atau tidak tercatat.

2. Legalitas dan Alas Hak: Memastikan seluruh kekayaan kalurahan memiliki payung hukum dan surat-surat yang kuat guna mengantisipasi potensi sengketa lahan atau barang di kemudian hari.

3. Optimalisasi Produktivitas: Mendorong kalurahan untuk mengelola aset secara produktif agar mampu menyumbang kenaikan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK).

"Pengelolaan aset yang tertib adalah kunci utama bagi Kalurahan untuk mencapai kemandirian ekonomi sekaligus mewujudkan tertib administrasi keuangan yang akuntabel," ujar Waziroh di hadapan para peserta.

Melalui partisipasi aktif dalam Bimtek ini, Pemerintah Kalurahan Bejiharjo menunjukkan komitmennya dalam menjaga setiap jengkal kekayaan desa agar tetap terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi seluruh warga masyarakat.