Kalurahan Bejiharjo

Pemerintah Kalurahan Bejiharjo melaksanakan Musyawarah Kalurahan (MUSKAL) terkait Validasi dan Penegasan Status Tanah Kas Desa dan Tanah Kalurahan pada Senin, 7 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai status dan jenis tanah milik Kalurahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa (Kopdes).

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Panewu Karangmojo, Bamuskal Kalurahan Bejiharjo, Lurah beserta Pamong Kalurahan Bejiharjo, perwakilan DPMKP Kabupaten Gunungkidul, saksi ahli, serta tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kalurahan Bejiharjo menyampaikan pemaparan mengenai riwayat dan administrasi tanah yang menjadi objek pembahasan. Untuk memperjelas sejarah serta asal-usul kepemilikan tanah, musyawarah juga menghadirkan saksi ahli yang mengetahui perjalanan dan sejarah tanah tersebut.

Berbagai informasi, dokumen, serta keterangan sejarah kemudian menjadi bahan pertimbangan bersama dalam proses musyawarah. Peserta secara seksama mendengarkan pemaparan dari Pemerintah Kalurahan Bejiharjo dan keterangan dari saksi ahli sebelum mengambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan peserta musyawarah, diputuskan bahwa tanah yang menjadi objek validasi dan penegasan tersebut berstatus sebagai Tanah Kas Desa (TKD)  atau anggaduh.

Keputusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian status tanah secara administratif maupun historis, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pemanfaatan tanah Kalurahan untuk kepentingan pembangunan, khususnya rencana pembangunan Koperasi Desa (Kopdes).

Melalui MUSKAL ini, Pemerintah Kalurahan Bejiharjo menunjukkan komitmen untuk mengedepankan prinsip musyawarah, keterbukaan, serta kepastian administrasi dalam pengelolaan aset dan kekayaan milik Kalurahan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.